HebatRIAU.com : ACEH SINGKIL – Penjabat Bupati Aceh Singkil, Azmi, menegaskan para kepala desa, perangkat gampong, serta aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis akan disanksi. Hal ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk itu, seluruh aparatur negara dan perangkat desa harus bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah," ujar Azmi saat apel gabungan di Lapangan Alun-Alun Desa Pulo Sarok, Aceh Singkil, Senin, 7 Oktober.

Azmi menjelaskan netralitas perangkat negara dan aparatur gampong bukan suatu tuntutan etis. Tetapi merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh undang-undang.

Pelanggaran terhadap prinsip netralitas ini, menurutnya, dapat menimbulkan konsekuensi berat bagi aparatur yang melanggarnya. "Kita semua harus menjaga integritas sebagai pelayan masyarakat yang independen dan profesional," ucapnya.

Ia menilai pelanggaran netralitas tidak hanya merusak reputasi seseorang, namun juga mencoreng institusi. Serta berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi.(DS. Zendrato).