PEKANBARU -- Menjelang berakhirnya masa jabatan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru bulan Mei 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat tertanggal 28 Maret 2024 yang ditujukan ke Ketua DPRD Kabupaten Kota dan Gubernur untuk mengusulkan nama calon Pj Walikota se-Indonesia, salah satunya untuk calon Pj Walikota Pekanbaru.

Surat yang ditandatangani Sekjend Kemendagri Suhajar Diantoro, bernomor 100.2.2.6/1557/SJ berisikan penegasan usulan nama Calon Penjabat (Pj) Bupati Walikota yang berakhir pada bulan Mei Tahun 2024.

"Disampaikan kembali bahwa bagi daerah yang Penjabat Bupati/Wali kotanya sudah 2 (dua) tahun menjabat, dapat mengusulkan dengan orang yang sama/berbeda," isi poin dalam surat tersebut.

Padahal, sebelumnya di surat tanggal 25 Maret, diputuskan bahwa Pj yang sudah menjabat 2 tahun, tidak bisa dicalonkan kembali.

Dengan surat terbaru tersebut, nama Pj Walikota Pekanbaru saat ini, Muflihun berpeluang untuk menjabat kembali jika dapat dukungan dan diusulkan oleh DPRD dan Pemprov Riau.

Masa tugas Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun akan berakhir terhitung tanggal 23 Mei mendatang.

Namun, Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) menyatakan bahwa penjabat kepala daerah tidak diperbolehkan untuk ikut dalam Pilkada Serentak 2024.

"Tidak pada posisi sebagai Pj, kecuali berhenti (sebagai Pj)," kata Akmal.

Larangan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf q UU Pilkada yang menyatakan bahwa salah satu syarat pencalonan kepala daerah adalah tidak berstatus sebagai Pj kepala daerah.

Namun, jika seorang Pj ingin mencalonkan diri, ia harus berhenti dari jabatannya dalam kurun waktu tertentu sebelum Pilkada dilaksanakan.

Meski demikian, upaya untuk mundur sebagai kepala daerah secara mendadak untuk ikut dalam Pilkada tidak dapat dilakukan.

Terkait hal tersebut, Ketua Lembaga Garuda Sakti (LGS) Riau S.Hondro mengatakan selama Muflihun menjabat Pj Walikota Pekanbaru, masyarakat Pekanbaru merasakan langsung dampak positif dari program yang dijalankannya.

"Kami melihat keseriusan Muflihun dalam mengemban amanah sebagai Pj Walikota selama ini, seperti keberhasilan mengendalikan inflasi, menurunkan angka stunting, mengatasi BUMD tidak sehat, perbaikan dan peningkatan layanan publik"jelas S.Hondro yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Media Nasional (PMN), Minggu (31/03/24).

Tak hanya itu, berkat tangan dingin Muflihun juga turut berhasil mengatasi pengangguran yakni Pemko Pekanbaru telah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi untuk 15 kelompok (368 peserta) bahkan melakukan pembinaan terhadap 8 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta serta melakukan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

"Bermodal investasi sosial yang telah dijajakinya, tentu banyak kalangan masyarakat kota Pekanbaru turut mendukung dan berharap beliau dapat maju di Pilwako 2024 untuk melanjutkan dan mewujudkan Kota Pekanbaru yang 'Bertuah' (Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, Harmonis)"tegasnya.

Untuk diketahui, Dewan Rakyat Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengusulkan calon tunggal Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru ke Mendagri hari ini, (31/03/24) untuk mengganti posisi yang hampir 2 tahun diemban oleh Muflihun. Diketahui masa jabatan Muflihun akan habis pada 23 Mei mendatang.

DPRD Pekanbaru mengajukan nama Hambali Nanda Manurung sebagai kandidat Pj Wali Kota Pekanbaru. Hambali sejak awal 2023 lalu merupakan Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru, usai 'hijrah' dari Kepulauan Meranti.

"Benar, Hambali Nanda (Sekretaris DPRD Pekanbaru yang diusulkan," kata seorang pimpinan DPRD Pekanbaru dilansir dari SabangMerauke News.***